Dirut Translingkar Kita Jaya: Saya Tak Pernah Terima Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Waskita Karya

Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Hilman Muchsin merasa tidak pernah menerima panggilan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun2009 2015. Keterangan tertulis ini merupakan hak jawab yang dilayangkan Hilman Muchsin dalam pemberitaan yang berjudul 'Kasus Proyek Fiktif PT Waskita Karya, KPK Ultimatum Eks Bupati Wakatobi Hadiri Pemeriksaan', yang terbit pada Selasa (27/10/2020) pukul 19.28 WIB. Kata Hilman, sebagai warga yang baik dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku, tentunya dirinya akan kooperatif dan senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Dalam hal ini khususnya terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut di atas," kata dia. KPK mengultimatum eks Bupati Wakatobi Hugua menghadiri pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun2009 2015. Selain Hugua, KPK juga mengultimatum tiga saksi lainnya untuk hadir dalam pemeriksaan, yaitu Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya Hilman Muhsin, Mantan Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya Bambang Hartanto, dan eks Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Hartanto.

"KPK mengingatkan kepada para saksi untuk kooperatif hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," tegas Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/10/2020). Kata Ali, tim penyidik belum memperoleh keterangan terkait ketidakhadiran para saksi. Selanjutnya, keempat orang itu akan diagendakan kembali pemanggilannya. "Penyidik telah mengirimkan surat panggilan secara patut kepada yang bersangkutan dan telah diterima perwakilan dari yang bertempat tinggal di alamat yang sama dengan saksi. Namun hingga saat ini tidak ada konfirmasi yang diterima oleh penyidik terkait alasan ketidakhadirannya," tandas Ali.

Harusnya, Hugua dan Bambang diperiksa untuk tersangka Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode2010 2014Yuly Ariandi Siregar. Kemudian, Hilman dan Hartanto sedianya diperiksa untuk tersangka Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode2011 2013Fathor Rachman. KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga Dirut PT Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS) dan mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga mantan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani (DSA).

Kemudian, Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode2011 2013Fathor Rachman (FR), mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman (FU), dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode2010 2014Yuly Ariandi Siregar (YAS). Dalam konstruksi perkara disebut bahwa pada tahun 2009 Desi menyepakati pengambilan dana dari PT Waskita Karya melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Dalam rangka melaksanakan keputusannya tersebut, Desi kemudian memimpin rapat koordinasi internal terkait dengan penentuan subkontraktor, besaran dana, dan lingkup pekerjaannya.

Selanjutnya, lima orang tersebut melengkapi dan menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pencairan dana terkait dengan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut. Atas permintaan dan sepengetahuan dari lima orang itu kegiatan pengambilan dana milik PT Waskita Karya melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut dilanjutkan, dan baru berhenti pada tahun 2015. Seluruh dana yang terkumpul dari pembayaran terhadap pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut selanjutnya digunakan oleh pejabat dan staf pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran resmi PT Waskita Karya.

Pengeluaran di luar anggaran resmi tersebut, di antaranya untuk pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, pembelian valuta asing, pembayaran biaya operasional bagian pemasaran, pemberianfeekepada pemilik pekerjaan dan subkontraktor yang dipakai, pembayaran denda pajak perusahaan subkontraktor, serta penggunaan lain oleh pejabat dan staf Divisi III/Sipil/II. Selama periode2009 2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sebanyak 14 proyek itu, antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Selanjutnya, proyek "fly over" Tubagus Angke, Jakarta, proyek "fly over" Merak Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sementara itu, perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Aryana Sejahtera. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sejumlah Rp202 miliar.

Atas perbuatannya, lima tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.